Apa Itu PPN dan PB1?
01 Dua pajak yang sering tertukar
Banyak pemilik usaha menyebut pajak di struk restoran sebagai "PPN 10%" — padahal itu bukan PPN. Yang dipungut restoran adalah PB1 (pajak daerah), dan yang dipungut toko retail ber-PKP adalah PPN (pajak pusat). Beda objek, beda tarif, beda kantor tempat setornya.
02 PB1: pajak restoran (pajak daerah)
PB1 — sekarang secara resmi disebut PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas makanan dan/atau minuman berdasarkan UU HKPD No. 1/2022 — dikenakan atas makanan dan minuman yang disajikan oleh restoran, kafe, warung, katering, dan sejenisnya. Tarifnya maksimal 10% (batas UU HKPD); tarif pastinya diatur Perda kabupaten/kota.
- Dipungut dari pembeli, disetor ke pemerintah daerah (Bapenda setempat).
- Justru karena sudah kena PB1, makanan/minuman yang disajikan itu bukan objek PPN — tidak ada pajak dobel.
- Ambang omzet wajib pungut ditetapkan Perda masing-masing daerah.
03 PPN: pajak toko/retail (pajak pusat)
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak. Sejak 1 Januari 2025 tarifnya 12%, tetapi untuk barang/jasa non-mewah dihitung dari DPP nilai lain sebesar 11/12 harga jual (PMK 131/2024) — hasilnya tetap setara 11% dari harga jual. Barang mewah yang kena PPnBM dikenai 12% penuh. Toko retail — kelontong, minimarket, toko baju, elektronik — memungut PPN hanya jika sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak).
- Omzet ≤ Rp 4,8 miliar/tahun boleh memilih tidak PKP → tidak memungut PPN sama sekali.
- Dipungut dari pembeli, disetor ke pemerintah pusat (DJP) via SPT Masa PPN.
- PKP menerbitkan faktur pajak — sekarang lewat sistem Coretax DJP.
- PKP pedagang eceran yang menjual ke konsumen akhir boleh membuat faktur pajak digunggung: struk/nota tidak perlu mencantumkan identitas pembeli, dan tidak perlu faktur terpisah untuk tiap struk.
04 Tabel ringkas
| Aspek | PB1 / PBJT makanan-minuman | PPN |
|---|---|---|
| Siapa memungut | Restoran, kafe, warung, katering | Toko/usaha ber-PKP |
| Objek | Makanan/minuman yang disajikan | Barang & jasa kena pajak |
| Tarif | Maks. 10%; tarif pasti per Perda | 12% × DPP 11/12 = setara 11% (non-mewah); 12% penuh untuk barang mewah |
| Disetor ke | Pemda (Bapenda) | Pusat (DJP) |
| Dasar hukum | UU HKPD 1/2022 + Perda | UU PPN / UU HPP + PMK 131/2024 |
05 Contoh di struk
Restoran (PB1 10%): makanan Rp 100.000 → PB1 Rp 10.000 → total Rp 110.000. Kalau ada service charge 5%, urutannya: subtotal + service dulu, baru PB1 atas keduanya (praktik umum; cek Perda daerahmu).
Toko PKP (PPN, barang non-mewah): barang Rp 100.000 → PPN 12% × (11/12 × 100.000) = Rp 11.000 → total Rp 111.000. Banyak toko memilih harga rak sudah termasuk PPN — struk lalu memecah harga sebelum pajak dan PPN-nya dari harga final.
06 Peran aplikasi kasir
Salah setel pajak = salah pungut ke ratusan pembeli. Di PIKaPOS, PPN dan PB1 adalah dua pengaturan terpisah per outlet: outlet restoran menyalakan PB1, outlet retail menyalakan PPN — per produk pun bisa dikecualikan. Struk, laporan harian, dan rekap pajak bulanan memakai angka yang sama, jadi rekap bulanan siap jadi bahan SPT Masa PPN / laporan PBJT.
Catatan: artikel ini ringkasan praktis per September 2026, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak atau AR di KPP-mu.